LAPORAN PENGENDALIAN PENYAKIT PROGRAM MALARIA TAHUN 2015

LAPORAN PENGENDALIAN PENYAKIT PROGRAM MALARIA TAHUN 2015

Kamis, 11 Februari 2016 - 13:25:07 WIB
0 | Kategori: Berita |Dibaca: 5585

GAMBARAN UMUM PROGRAM MALARIA

   Malaria merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menyebabkan kematian terutama pada kelompok resiko tinggi yaitu bayi, anak balita, ibu hamil, selain itu malaria secara langsung menurunkan produktivitas kerja. Dengan demikian malaria berperan sebagai salah satu penyakit yang sangat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, yang berdampak kepada masalah sosial ekonomi dan sosial budaya. Saat ini tujuan program pengendalian malaria di Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang hidup sehat dalam lingkungan yang terbebas dari penularan malaria pada tahun 2030 secara bertahap.

Berdasarkan data kasus malaria tahun 2014 dari 33 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara diantaranya 15 kabupaten/kota telah menerima sertifikat Eliminasi malaria dan tahun 2015 tambah 1 kabupaten masuk dalam tahap pemeliharaan yakni Kab. Tapanuli Selatan, sementara 18 Kabupaten/Kota lainnya  masih dalam tahap pemberantasan, yang tersebar dalam 189 desa endemis tinggi dan 269 endemis sedang. Desa endemis tentunya berisiko tertular penyakit malaria.

Di Sumatera Utara  angka kesakitan malaria masih fluktuatif. Angka kesakitan malaria tahun 2015 (API) 0,51 per 1000 penduduk. Hal ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan data tahun 2014 yakni (API) 1 per 1000 penduduk. Jumlah kasus klinis tahun  2015 dilaporkan 91.236 kasus dan 92,66% telah dikonfirmasi Laboratorium atau sebanyak 83.618 kasus.  Jika dibandingkan data tahun 2014 kasus klinis malaria juga mengalami penurunan sebanyak 33,49 %. Namun disisi lain tingginya error rate tenaga mikroskopis masih berkisar antara 20 – 60% seperti yang  dilaporkan dari Kab/ Kota. Hal ini perlu mendapat perhatian untuk dilakukan ulang pelatihan bagi petugas lab Kab/ Kota. 

 Walaupun beberapa Kabupaten Endemis sudah dinyatakan eliminasi malaria serta beberapa Kab endemis lainnya sudah mengalami penurunan kasus secara signifikan, namun upaya upaya pencegahan maupun pemeliharaan tetap harus dilakukan mengingat masih tingginya mobilisasi penduduk dari dan kewilayah endemis malaria sedangkan di beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Utara Sendiri masih terdapat wilayah reseptif sehingga memungkin kasus impor berubah menjadi indigenous. Selain itu peran APBD Kabupaten masih belum optimal dalam memberikan kontribusi pendanaan terutama untuk kegiatan penanggulangan.  Di sisi lain peran lintas sektor juga belum banyak berkontribusi sehingga menambah kendala dalam mewujudkan eliminasi malaria itu sendiri.

 Untuk mewujudkan tujuan Nasional yakni Elimiasi Malaria harus diupayakan secara komprehensif melalui berbagai upaya melalui kegiatan prioritas diantaranya  melakukan Pemantauan terhadap mutu laboratorium untuk menegakkan diagnosa malaria sekaligus menegakkan kualitas pengobatan sesuai standart tatalaksana malaria, peningkatan sistem surveilence, Monitoring distribusi serta pemantauan terhadap penggunaan kelambu hingga Pertemuan evaluasi program P2 malaria yang akan membahas kemajuan, hambatan serta merencanakan kegiatan program penanggulangan malaria selanjutnya dalam upaya mewujudkan Eliminasi Malaria Indonesia Tahun 2030, dan untuk melihat sejauh mana keberhasilan program penanggulangan penyakit malaria yang telah dilakukandapat di lihat dalam laporan tahunan ini, semoga bermanfaat.

 1. Angka Kasus Positif Malaria

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa kasus malaria positif/ API  tertinggi masih terdapat di Kab.Mandailing Natal (6,88) disusul oleh Kota Gunung Sitoli (3,38) dan Kabupaten Batubara (2,97) serta Kabupaten Asahan (1,40). Sedang 13 Kabupaten di bawah 1 dan 16 Kab.lainnya sudah 0 dan memang sudah dinyatakan daerah eliminasi malaria.

        Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Kota Gunung Sitoli mengalami peningkatan kasus yang cukup tinggi hal ini di dapat dari laporan rumah sakit yang secara yuridis merupakan wilayah Kabupaten Nias. Namun penigkatan kasus yang cukup tajam ini perlu juga disikapi secara jeli dan bila perlu harus dilakukan kegiatan penyelidikan epidemiologi terhadap kasus positif yang dilaporkan apakah berasal dari wilayah Kota Gunung Sitoli atau dari wilayah kabupaten lainnya. Kemudian Slide positif yang ditemukan harus dilakukan uji silang untuk mengetahui tingkat error rate petugas secara berjenjang.

 2. Trend Kasus Malaria di Provinsi SumateraUtara

Berdasarkan data grafik di atas terlihat bahwa trand kasus malaria di Sumatera utara selama 8 tahun fluktuatif, tetapi sejak tahun 2013 sudah mengalami penurunan yang signifikant, hal ini dimungkinkan keberhasilan upaya penanggulangan yang telah dilakukan selama ini termasuk kontribusi  adanya dana bantuan dari global fund.

3. Logistik

  

Distribusi Bahan dan Peralatan Logistik berupa Obat Anti Malaria (OAM) serta RDT baik dari pusat maupun APBD telah didistribusikan, langsung oleh pusat ke Kabupaten yang bersangkutan. Logistic malaria sebahagian besar masih di suplay oleh APBN dan Global fund termasuk kelambu telah didistribusikan sebanyak 181.004 lembar kelambu dan menurut rencana di awal tahun 2016 kembali akan didistribusikan untuk kegiatan rutin dan massal.

            Alokasi kelambu kali ini akan dibagikan berdasarkan hasil mapping wilayah endemis malaria yang telah dilakukan tahun 2014 dengan katagori rutin dan massal serta beberapa Kabupaten menerapkan sistim alokasi berdasarkan kelompok tidur. Seperti yang kita ketahui bahwa kelambu ini sangat bermanfaat unuk menghindari gigitan nyambuk dewasa terutama pada daerah Hige Cases Incidence (HCI) dimana Kelambu diperoleh oleh masyarakat secara gratis/tanpa dipunggut biaya apalagi bagi kabupaten yang selama ini tidak mempunyai dana pendamping dalam penanggulangan program malaria jelas sangat terbantu.

 a.          Permasalahan

 Walaupun keberhasilan penanggulangan malaria yang ditandai dengan penurunan kasus positif yang signifikant namun masih saja mengalami berbagai kendala diantaranya :

  1. Sistim pencatatan dan pelaporan kasus yang belum tepat waktu karena masih ada beberapa Kab/ Kota yang mengirimkan laporan kasus maupun logistik 3 bulan sekali terutama yang bukan endemis malaria.
  2. Integrasi sudah mulai berjalan dengan baik, tetapi untuk pelaksanaan skrinning ibu hamil masih tergantung pada adanya kelambu sehingga dengan tidak tersedianya kelambu sebahagian petugas beranggapan tidak perlu melaksanakan screening pada ibu hamil.
  3. Masih tingginya tingkat error rate (20-60%) petugas crosscheker sehingga dapat mempengaruhi kualitas penegakan diagnosa malaria
  4. Belum semua Kabupaten Endemis Malaria Menyediakan Dana APBD untuk P2 Malaria sebagai kontribusi daerah dalam Program P2 Malaria.

 b.      Saran-saran

 Untuk mewujudkan Eliminasi Malaria harus didukung oleh semua aspek, baik Lintas program dengan mengintegrasikan kegiatan yang ada serta intas sektor terkait termasuk menyediakan  maupun dukungan kebijakan, antara lain :

  1. Adanya kontribusi daerah dalam penyediaan dana melalui APBD
  2. Adanya jalinan kemitraan swasta dan masyarakat dalam upaya penanggulangan malaria
  3. Adanya dukungan jejaring laboratorium yang bermutu untuk menegakkan diagnosa  guna menunjang mutu pengobatan.

 



0 Komentar


Komentar


Komentar via facebook


Copyright © 2019. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara | Online: 2 | Hits: 232 / 218631