Dinas Kesehatan Provinsi  Sumut Turunkan 200 Tenaga Enumera­tor

Dinas Kesehatan Provinsi Sumut Turunkan 200 Tenaga Enumera­tor

Jumat, 21 September 2018 - 06:13:19 WIB
0 | Kategori: Berita |Dibaca: 207

Dinas Kesehatan Sumatera Utara akan me­nurunkan sekitar 200 tenaga enumera­tor untuk melaksanakan pengumpulan dan penginputan data terhadap bayi dan ibu hamil selama 24 hari. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kekurangan gizi,

Hal itu terungkap dalam Orientasi Sur­vei­­lans Gizi melalui Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) tingkat Provinsi Sumatera Utara, Minggu (2/9) malam di Hotel Garuda Plaza Medan.

Kepala Dinas Kesehatan Su­ma­tera Utara, Agustama, mengatakan berdasarkan Per­men­kes No. 45 Tahun 2014 tentang pe­nyelenggaraan surveilance kesehatan, maka setiap kabupaten/kota harus melaku­kan surveilans gizi yang merupakan pengamatan gizi secara terus-menerus dan berlaku untuk mengambil keputusan.

"Jadi tujuan pertemuan kita ini untuk men­cari data dalam memperkecil pencega­han bagaimana supaya berkurangnya (ora­ng kekurangan gizi dan stunting," jelasnya sambil mengatakan Direk­to­rat Gizi Kemenkes RI pada 2017 lalu telah mengembangkan sistem aplikasi online berbasis masyarakat e-PPBGM. Artinya, saat ini kita dituntut dengan zaman elekt­ronik.

"Dengan adanya IT, adik-adik diharap­kan mengisi aplikasi ini berdasarkan yang sudah ada. Semua data harus diinput dalam aplikasi ini," pintanya dan berharap, kepa­da peserta untuk benar-benar mencari dan melaporkan data dari masyarakat sesuai dengan by name by address.

"Sasarannya balita dan ibu hamil. Jadi nanti ditotal berapa ibu hamil dan balita yang ada sekarang ini," jelasnya.

Oleh karena itu, dengan adanya aplikasi e-PPGBM ini, surveilans gizi dapat terpan­tau dan pemangku kebijakan daerah ma­sing-masing menjadi mudah menga­mati permasalahan kesehatan masyarakat untuk selanjutnya dapat diambil keputusan se­kal­igus memberikan intervensi yang tepat sasaran, efektif, dan efisien.

"Hasil surveilans gizi dapat digunakan sebagai bahan advokasi kepada stakehol­der serta untuk perumus kebijakan dalam rangka mengambil kebijakan dan tindakan segera. Perencanaan dan evaluasi terhadap program gizi di kabupaten/kota dan provinsi," jelasnya.

Dengan dasar tersebut, maka diperlukan kegiatan orientasi surveilance gizi melalui elektronik pencatatan pelaporan gizi ber­basis masyarakat (e-PPGBM) di tingkat Provinsi Sumut untuk memberikan keje­la­san pelaksanaan surveilance gizi di ting­kat kabupaten/kota.

23 Kementerian

Sementara itu, Direktur Gizi Masyara­kat Kementerian Kesehatan RI, Doddy Izwardy menjelaskan, fokus pemerintah saat ini mengatasi stunting. Ini gagal tum­buh dan dipengaruhi gizi kronik. Oleh kare­na itu, pelaksanaan ini tidak bisa dila­kukan hanya Kemenkes RI atau dinas kesehatan saja.

"Karena kontribusi mengatasi stunting itu hanya 30 persen, 70 persen lainnya di luar sektor kesehatan. Makanya, untuk mengatasi persoalan stunting ini, sebanyak 23 kementerian ikut terlibat di dalamnya," ungkap Doddy.

Seperti Kementerian Sosial, menangani dari sisi sosial yang terjadi di masyarakat.

"Seperti keluarga miskin (misalnya), mereka tidak mampu membeli makanan-makanan (yang bergizi), sehingga peme­rin­tah memberikan bantuan non tunai. Dan bantuan non tunai ini diperuntukkan mem­beli makanan-makanan yang bergizi," je­las­nya.

Diakuinya, Indonesia merupakan pe­ring­kat kelima di dunia soal stunting. Jadi kalau Indonesia gagal menangani itu, maka ke depan persoalan ini sangat dikhawa­ti­r­kan dan di lain sisi, Indonesia menduduki pe­ringkat ke 10 dunia soal obesitas.

Makanya, untuk mengatasi persoalan ini, pihaknya telah meluncurkan aplikasi e-PPGBM yang nantinya petugas akan mencari, mengumpulkan, dan menginput data ke aplikasi tersebut. 

 

sumber : http://harian.analisadaily.com/kota/news/dinkes-sumut-turunkan-200-tenaga-enumera-tor/613027/2018/09/04



0 Komentar


Komentar


Komentar via facebook


Copyright © 2019. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara | Online: 3 | Hits: 251 / 218650