Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai uraian tugas ;

1. Melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi perencanaan\, pendayagunaan dan pengembangan sumberdaya manusia kesehatan;  pengembangan pendidikan berjenjang\, pendidikan pelatihan kepemimpinan/manajerial\, fungsional dan teknis kesehatan\, serta kegiatan pengembangan sumber daya manusia kesehatan lainnya tingkat provinsi.
2. Melaksanakan registrasi dan rekomendasi tenaga kesehatan warga negara asing dan pemindahan tenaga kesehatan tertentu antar Kabupaten/Kota\, pemberdayaan organisasi profesi tenaga kesehatan\, dan lembaga swadaya masyarakatyang bergerak dibidang kesehatan tingkat provinsi;
3. Melaksanakan beasiswa tugas belajar untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM kesehatan;
4. Melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan ataupun kegiatan sejenis lainnya\, registrasi dan akreditasi penyelenggaraan pendidikan pelatihan SDM Kesehatan; pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan tingkat provinsi;
5. Melaksanakan registrasi\, koordinasi penyelenggaraan\, pengawasan\, evaluasi dan sertifikasi pelaksanaan pendidikan pelatihan SDM Kesehatan ataupun kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan oleh sub bagian/sekretariat\, seksi/bidang dinas dan UPT Dinas\, serta menjadi koordinator penyelenggara pendidikan pelatihan SDM Kesehatan yang dilaksanakan oleh dinas dan UPT dinas;
6. Melaksanakan inventarisasi\, pembinaan\, pengendalian\, pengawasan\, evaluasi\, koordinasi\, advokasi\, dan penegakan sanksi\, terhadap penerapan/pelaksanaan pedoman\, petunjuk pelaksanaan\, petunjuk teknis\, tata laksana\, standar\, Standard Operating Procedure (SOP)\, kebijakan\, regulasi\, perda/ranperda\, norma\, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan seksinya;
7. Melaksanakan pembinaan\, koordinasi\, pengawasan dan evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan pedoman\, petunjuk pelaksanaan\, petunjuk teknis\, tata laksana\, standar\, Standard Operating Procedure (SOP)\, kebijakan\, regulasi\, perda/ranperda\, norma\, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan seksinya;
8. Melaksanakan penyusunan\, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi staf\, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja seksinya;
9. Melaksanakan analisis\, pemetaan\, penelitian\, kajian-kajian dan study ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan terkait dalam penanganan urusan seksinya;
10. Melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam penanganan urusan seksinya;
11. Melaksanakan pembinaan\, koordinasi\, pengawasan\, evaluasi\, dan fasilitasi peningkatan kapasitas\, kompetensi dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan seksinya;
12. Melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan\, dan koordinasi penyusunan program\, anggaran\, penyediaan data\, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten/kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan seksinya;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
14. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
15. Pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.