Medan. Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni kembali mendapatkan apresiasi langsung dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Menurutnya, Fatoni telah mampu menuntaskan persoalan dana dan realisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 100% terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024.
“Ini Pak Pj Gubernurnya (Fatoni) hebat, untuk KPU beres, Bawaslu beres, untuk TNI beres, Polri juga beres, tepuk tangan untuk ini,” kata Mendagri saat Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelengaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Sumatera di Regale Internasional Convention Center, Medan, Sumatera Utara, Selasa (9/7/2024).
Sebagaimana diketahui, Pemprov Sumut telah mengalokasikan dana hibah tersebut, antara lain kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 705 miliar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp 223 miliar, Polri Rp 49 miliar dan TNI sebesar Rp 22 miliar. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut juga secara keseluruhan telah merealisasikan NPHD.
Mendagri mengatakan, tugas pemerintah khususnya pemerintah daerah (Pemda) dalam Pilkada serentak adalah menyiapkan anggaran, agar Pilkada serentak terlaksana dengan sukses. Selain itu, Pemda juga diminta untuk membantu fasilitasi keperluan lainnya seperti gudang, kantor ataupun distribusi logistik.
Kemudian, Mendagri menyebut bahwa Provinsi Sumut merupakan wilayah dengan jumlah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) tertinggi di Sumatera, yaitu 11 juta jiwa. Dirinya juga meminta Pemerintah Daerah setempat untuk terus mendorong partisipasi pemilih di daerah masing-masing.
Dalam kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menyampaikan Pemprov Sumut siap menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024. Dirinya memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut telah merealisasikan 100% dana hibah untuk pesta demokrasi tersebut.
"Tentu kami siap mendukung pelaksanaan Pilkada untuk sama-sama menyukseskan pemilihan pemimpin bangsa kita," kata Fatoni.
Rakor ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Hadi Tjahjanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja.
