Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) di Sumatera Utara (Sumut) harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya ditangani oleh pemerintah, namun harus melibatkan seluruh elemen. Untuk itu, Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah mengajak seluruh Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Sumut ikut serta dalam melakukan penanganan terhadap pandemi Covid-19.
“Kami memohon kepada seluruh Bapak dan Ibu pimpinan PTS di Sumut yang memiliki pengetahuan dan bidang keilmuan agar dapat memberikan masukan terkait dengan penanganan Covid-19 di Sumut, serta masukan terkait upaya yang dapat kita persiapkan untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi Covid-19,” ujar Wagub Musa Rajekshah melalui video conference dari Perumahan Komplek Cemara Asri Deliserdang dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumut beserta 84 pimpinan PTS di Sumut, Rabu (6/5).
Dalam video conference yang langsung dipandu Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumut Dian Armanto ini, turut mendampingi Wagub Musa Rajekshah, Kepala Balitbang Sumut Irman, Kepala Dinas Kesehatan Sumut Alwi Mujahit dan Asisten Administrasi dan Pemerintahan Setda Sumut Arsyad Lubis.
Lebih lanjut dikatakan Wagub, dampak dari Covid-19 ini mengakibatkan semua lini terganggu, tidak hanya kesehatan, tapi juga ekonomi dan sektor lainnya. Pemerintah Provinsi Sumut, kata dia, telah berupaya untuk melakukan penanganan yang maksimal, seperti dengan melakukan refocusing anggaran sebesar Rp1,5 T untuk penanganan Covid-19 yang akan disalurkan dengan tiga tahap.
Bantuan sembako
Pemprov Sumut juga telah memutuskan untuk memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang langsung terdampak ekonomi di masa ini. Sebanyak 1,3 juta KK masyarakat akan menerima bantuan tersebut berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Data ini masih akan terus kami verifikasi jumlahnya. Karena ada dalam data ini ternyata sekarang status ekonominya sudah lebih baik, sementara ada masyarakat yang membutuhkan dan belum termasuk dalam DTKS. Makanya kemungkinan jumlah penerima bantuan akan bertambah sesuai fakta di lapangan. Apalagi kita juga kedatangan saudara kita TKI di luar Sumut yang jumlahnya lebih kurang 8 ribu. Ini data baru yang harus kita verifikasi dan munculnya masyarakat yang secara ekonomi tidak bisa berkemampuan hidup layak serta banyaknya PHK yang dilakukan perusahaan,” papar Wagub.
Dalam kesempatan itu, Wagub juga mengharapkan PTS di Sumut dapat membantu pendataan mahasiswa dan masyarakat yang terdampak Covid-19 di Sumut. Selain itu juga diharapkan PTS di Sumut turut melakukan penelitian dan mengelaborasi permasalahan-permasalahan sekaligus mencari solusi terkait Covid-19. “Dalam penyaluran bantuan yang terpenting adalah pendataan. Kita tidak mau ada kecemburuan yang terjadi di kalangan masyarakat. Kita harap ada informasi dan masukan yang dapat kita diskusikan bersama terkait penanganan Covid-19,” kata Wagub.
Kepala LLDIKTI wilayah I Sumut Dian Armanto menyebutkan saat ini di Sumut sudah memiliki sebanyak 225 PTS yang terdiri dari 37 Universitas, 11 Institut, 90 Sekolah Tinggi, 75 Akademi dan 12 Politeknik. Dikatakannya, PTS di Sumut siap membantu Pemprov Sumut dalam menangani Covid-19. Pihaknya juga akan melakukan pendataan terhadap mahasiswa yang terdampak Covid-19 serta akan memberikan masukan terkait penanganan Covid-19 berdasarkan hasil pemikiran dan penelitian akademis.
Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumut (UMSU) Rudianto mengatakan berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan tim UMSU Peduli Covid-19, bencana ini merupakan bencana luar biasa yang mengalahkan bencana katastropik, karena bencana ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Untuk menangani bencana ini, lanjut dia harus dilakukan dengan keterlibatan semua pihak. “Jadi penanganannya tidak bisa lagi local solution, satu bidang, satu wilayah, satu komunitas atau satu kelompok yang mencari solusi, tapi harus semua disiplin ilmu. Ini penting untuk mencegah terjadinya krisis,” ujar Rudianto.
Dalam kesempatan itu juga, pimpinan PTS lainnya menyampaikan berbagai dampak Covid-19 di PTS seperti kesulitan mahasiswa untuk membayar biaya pendidikan akibat dampak ekonomi yang dialami orangtua. Terganggunya psikologis dosen dan mahasiswa yang harus melakukan proses belajar dan mengajar dari rumah, hingga tingginya biaya paket kuota internet yang harus ditanggung selama perkuliahan daring. (sumber:sumutprov.go.id).