Medan, Kamis (21/5) – Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam upaya percepatan penurunan stunting di Sumatera Utara. Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Kamis (21/5/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara beserta jajaran, sementara dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara hadir Kepala Dinas Kesehatan, Staf Ahli, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, serta pejabat teknis terkait program gizi dan kesehatan keluarga.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara H. Muhammad Faisal Hasrimy, A.P., M.A.P. menyampaikan bahwa penanganan stunting masih menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan di Sumatera Utara. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, prevalensi stunting di Sumatera Utara tercatat sebesar 22 persen. Pemerintah menargetkan angka tersebut turun menjadi 18,5 persen pada tahun 2026 dan di bawah 14 persen pada tahun 2029.
Sementara itu, berdasarkan data SIGIZIKESGA Triwulan I Tahun 2026, dari 729.226 balita yang telah diukur atau mencapai cakupan 88,86 persen, ditemukan sebanyak 17.715 balita stunting atau sekitar 2,4 persen.
Untuk mencapai target tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara telah menjalankan berbagai strategi intervensi spesifik dan sensitif melalui pendekatan Gerakan ABCDE Cegah Stunting, penguatan pelayanan Antenatal Care (ANC), pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi ibu hamil, pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal, pemantauan tumbuh kembang balita, digitalisasi sistem monitoring, penguatan surveilans gizi, serta kolaborasi lintas sektor dan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
"Kami meyakini bahwa percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan saja. Diperlukan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, perguruan tinggi hingga masyarakat itu sendiri," ujar Faisal.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Dr. Mahyuzar, menyampaikan sejumlah masukan strategis untuk memperkuat upaya percepatan penurunan stunting di daerah.
Menurutnya, harmonisasi dan validitas data antarinstansi menjadi langkah penting agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Penyamaan indikator dan definisi operasional diperlukan untuk menghindari perbedaan interpretasi data di lapangan.
Selain itu, pemanfaatan data By Name By Address (BNBA), Pendataan Keluarga, dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) perlu dioptimalkan bersama pemerintah daerah guna memetakan keluarga berisiko stunting secara lebih akurat.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pencegahan stunting sangat ditentukan oleh perubahan perilaku keluarga. Oleh karena itu, intervensi tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga mencakup pola asuh, konsumsi protein hewani, sanitasi, akses air bersih, serta pemanfaatan layanan kesehatan.
Dalam audiensi tersebut juga dibahas pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan BKKBN, Dinas Kesehatan, Bappeda, Kominfo, Poltekkes, puskesmas, Tim Pendamping Keluarga (TPK), PKK, rumah sakit, dunia usaha, dan berbagai mitra strategis lainnya.
Selain itu, program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), pemberian makanan tambahan lokal, serta intervensi kepada kelompok rentan yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD dinilai perlu terus diperkuat guna mempercepat penurunan angka stunting.
Audiensi menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, antara lain penguatan harmonisasi data antar-lembaga, optimalisasi dukungan CSR dan mitra pembangunan, peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan langkah tindak lanjut yang lebih terintegrasi.
Sebagai tindak lanjut, akan dilaksanakan rapat koordinasi lanjutan yang melibatkan Dinas Kesehatan, BKKBN, Bapperida, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Poltekkes Kemenkes Medan guna membahas secara lebih mendalam strategi percepatan penurunan stunting di Sumatera Utara.
Melalui penguatan sinergi lintas sektor ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara optimistis target penurunan stunting dapat tercapai sehingga lahir generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.