DINKES SUMUT - Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menggelar Pertemuan Evaluasi dan Penguatan Program Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) serta Angka Kematian Bayi (AKB) di Medan pada Selasa 18 Nopember hingga Kamis 20 Nopember 2025.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Faisal Hasrimy, A.P., M.AP saat membuka pertemuan menjelaskan, angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Provinsi Sumatera Utara termasuk tinggi diantara 38 provinsi di Indonesia.
”Kasus kematian di Sumatera Utara sampai dengan bulan September 2025, tercatat 96 kasus kematian ibu dan 660 kasus kematian bayi yang tersebar di 33 kabupaten/kota,” ujar Faisal Hasrimy.
Inpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025-2029, menurut Faisal Hasrimy, menekankan pada penurunan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia berkualitas serta pertumbuhan berkelanjutan. Arah kebijakan kesehatan untuk semua dalam RPJMN 2025-2029 dalam rangka peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat dengan salah satu indikator yaitu penurunan kematian ibu dan anak yang termasuk dalam 10 kegiatan prioritas utama 2025-2029.
Faisal Hasrimy menambahkan, capaian indikator program KIA DI Sumatera Utara sampai dengan triwulan 3 tahun 2025 masih rendah. Seharusnya tercapai target 75%. Beberapa indikator misalnya ibu hamil yang mendapatkan pelayanan 6 kali: 52,91%; bayi baru lahir mendapatkan pelayanan neonatal terstandar: 47,05%.
Selain itu, jelas Faisal Hasrimy, kegiatan-kegiatan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dalam rangka penurunan AKI AKB juga belum berjalan optimal di kabupaten/ kota. Misalnya pelayanan Ante Natal Care Ultasonografi (ANC USG) oleh dokter belum terlaksana untuk seluruh ibu hamil di masing-masing wilayah puskesmas. Padahal dokternya sudah dilatih.
Kegiatan lainnya yaitu pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) yang merupakan salah satu kegiatan standar untuk bayi baru lahir juga masih mempunyai banyak kendala. Capaian belum optimal dan masih banyak sampel yang ditolak oleh laboratorium pemeriksa.
”Penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) melalui puskesmas poned juga belum berjalan seperti yang diharapkan. Kendalanya antara lain mutasi sumber daya manusia yang sudah dilatih,” tambah Faisal Hasrimy.
Melalui pertemuan evaluasi, Faisal Hasrimy berharap ada solusi terhadap permasalahan yang dihadapi di kabupaten/ kota serta adanya kesepakatan serta strategi yang akan dilaksanakan sehingga tercapai target penurunan AKI dan AKB di Sumatera Utara. ”Seluruh peserta dapat berperan aktif dan menindaklanjuti kesepakatan di tempat tugas masing-masing,” ujarnya.
Pertemuan Evaluasi dan Penguatan Program Penurunan AKI dan AKB diikuti 84 orang peserta. Peserta merupakan Kepala Seksi Kesga dan Gizi serta Kepala Puskesmas dari 33 kabupaten/kota. Ditambah peserta dari staf seksi Kesga dan Gizi, Seksi Yankes Rujukan, Seksi P2PM Dinkes Sumut, RSU Haji Medan, dan UPTD RS Khusus Paru Provsu.
Gbr: Para peserta mendengarkan penjelasan narasumber
Dinkes Sumut menghadirkan narasumber dari Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) dam Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang Sumatera Utara.
Pembukaan acara dihadiri Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provsu Hery Valona Bonatua Ambarita, S.Kep., M.Kes dan Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Cut Diana Mutia, SKM, M.Kes.